PADANG – Momentum Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) 2026 tidak sekadar diperingati secara seremonial oleh Kapolda Sumbar (Sumatera Barat), Gatot Tri Suryanta.

Di momen ini, Gatot justru memanfaatkannya untuk melontarkan kritik tajam.

Tak hanya kritik, ia juga melempar gagasan strategis: pendidikan tinggi di Sumbar yang dinilai mulai kehilangan arah jika hanya mengejar capaian akademik tanpa fondasi moral.

Gagasan itu disampaikan dalam kuliah umum di UIN Imam Bonjol Kampus III Sungai Bangek, Selasa (5/5/2026), di hadapan ratusan mahasiswa lintas disiplin.

Didampingi Wakapolda Solihin, kehadiran Kapolda tampil lebih sebagai 'alarm' ketimbang seremoni.

Dalam paparannya, Gatot Tri Suryanta menegaskan bahwa pendidikan modern tak boleh tercerabut dari akar budaya.

Ia mendorong integrasi ilmu pengetahuan dengan filosofi Minangkabau Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah (ABS-SBK) sebagai benteng karakter.

“Kalau ilmu berdiri sendiri tanpa nilai, yang lahir bukan kemajuan, tapi krisis,” tegasnya.

Ia bahkan secara terbuka menyinggung gejala lunturnya kejujuran di kalangan generasi muda—sebuah kritik yang langsung mengundang perhatian peserta.

“Kejujuran dan tanggung jawab itu fondasi. Tanpa itu, sehebat apa pun IPK, kita hanya mencetak generasi rapuh,” ujarnya lantang.

Mengutip ajaran Ki Hajar Dewantara, ia mengingatkan kembali trilogi pendidikan—Ing Ngarso Sung Tulodo, Ing Madyo Mangun Karso, Tut Wuri Handayani.

Namun menekankan bahwa nilai tersebut kini kerap berhenti sebagai slogan, bukan praktik nyata.

Lebih jauh, Kapolda mendorong kampus di Sumatera Barat untuk kembali menjadi pusat gravitasi ilmu sekaligus kebudayaan.

“Kampus harus jadi magnet. Orang datang bukan hanya untuk belajar teori, tapi menyerap nilai dan jati diri Minangkabau,” katanya.

Langkah konkret juga ditunjukkan. Kapolda memperkenalkan personel Polda Sumbar yang tengah menempuh pendidikan doktor - sinyal bahwa institusi kepolisian pun dituntut bertransformasi menjadi lebih intelektual dan berkarakter.

Tak berhenti di ruang diskusi, kegiatan dilanjutkan dengan penanaman pohon di lingkungan kampus.

Aksi ini menjadi simbol bahwa pendidikan tidak boleh terlepas dari tanggung jawab ekologis—selaras dengan nilai adat Minangkabau yang menempatkan alam sebagai bagian dari identitas.

“Menjaga alam itu menjaga diri kita sendiri. Kalau akar hilang, identitas ikut hilang,” pesannya.

Dalam konteks demokrasi kampus, Kapolda juga memberi ruang pada sikap kritis mahasiswa, namun dengan penekanan tegas: kebebasan harus beriringan dengan etika.

“Kritik itu perlu, tapi harus jujur, beradab, dan bertanggung jawab. Demokrasi tanpa etika hanya akan melahirkan kegaduhan,” pungkasnya.

Kuliah umum ditutup dengan diskusi terbuka yang berlangsung dinamis. Antusiasme mahasiswa menjadi penanda: di tengah arus modernisasi, kampus masih menjadi ruang penting bagi pertarungan gagasan—antara ilmu, nilai, dan masa depan. (*)