TIMES PADANG, PADANG – Setiap tanggal 3 Juli, dunia memperingati Hari Bebas Kantong Plastik Internasional. Ini bukan sekadar kampanye tahunan, melainkan pengingat bahwa sampah plastik, khususnya kantong sekali pakai, telah menjadi ancaman global yang tak bisa terus diabaikan. 

Di Indonesia, peringatan semacam ini ibarat nyala lilin di tengah angin simbolis, penting, tapi seringkali tenggelam dalam kebisingan rutinitas dan ketidakpedulian.

Memang ada kabar baik. Volume sampah plastik Indonesia yang masuk ke laut pada tahun 2024 tercatat mengalami penurunan signifikan dibandingkan enam tahun sebelumnya. Angkanya turun hingga sekitar 350 ribu ton. 

Tetapi angka ini masih terlalu besar untuk diabaikan. Indonesia tetap masuk dalam sepuluh besar negara pencemar plastik laut di dunia. Dan di daratan, persoalan tak kalah rumit.

Sampah plastik menyumbang hampir seperlima dari total limbah nasional. Sementara itu, tingkat daur ulang plastik yang dikonsumsi masyarakat baru menyentuh sekitar seperlima dari keseluruhan, angka yang belum cukup untuk mengimbangi lajunya konsumsi. 

Setiap hari, jutaan kantong plastik masih dibagikan secara cuma-cuma di pasar-pasar, warung, dan toko-toko daring, seolah tak ada konsekuensi dari benda tipis yang begitu mudah terbang ditiup angin lalu mendarat entah di mana di selokan, di sungai, di laut, atau bahkan di lambung paus yang mati terdampar.

Masalahnya bukan semata-mata terletak pada kebiasaan masyarakat yang sulit lepas dari plastik, melainkan pada sistem yang membiarkan hal itu terus berlangsung. Kebijakan pelarangan kantong plastik sekali pakai memang sudah diterapkan di beberapa kota besar sejak beberapa tahun lalu. 

Jakarta, Banjarmasin, Surabaya, dan Balikpapan, misalnya, telah membuat aturan lokal yang melarang distribusi kantong plastik di pusat perbelanjaan modern. Namun, regulasi semacam ini belum menjangkau pasar tradisional, apalagi sektor informal dan UMKM, yang justru menjadi sumber utama penggunaan plastik harian.

Di pasar-pasar, kantong plastik masih menjadi simbol pelayanan baik. Pedagang merasa wajib memberikannya. Pembeli juga merasa berhak menerimanya. Alternatif kantong belanja yang ramah lingkungan memang sudah mulai bermunculan, tapi belum menjadi pilihan utama. Harganya masih lebih mahal, distribusinya terbatas, dan daya tahannya belum tentu memuaskan. 

Sementara pemerintah pusat tampak ragu untuk bergerak lebih progresif. Rancangan peraturan presiden yang mengatur pengelolaan sampah plastik laut sudah lama dibahas, namun belum juga disahkan. Tanpa aturan nasional yang tegas dan menyeluruh, upaya pengurangan plastik hanya akan menjadi cerita daerah-daerah tertentu yang berjalan sendiri-sendiri.

Di sisi lain, beberapa inisiatif dari masyarakat dan pelaku usaha patut diapresiasi. Munculnya produk-produk inovatif berbahan dasar rumput laut atau kemasan biodegradable menjadi angin segar dalam stagnasi industri pengemasan. Namun sejauh ini, produk-produk itu belum mampu bersaing secara luas. 

Biaya produksinya masih tinggi, pasarnya belum berkembang, dan dukungan negara belum terlihat nyata. Tanpa insentif, subsidi, atau skema tanggung jawab produsen yang kuat, solusi ini akan tetap jadi barang mahal yang hanya dibeli oleh segelintir konsumen sadar lingkungan.

Padahal, dampak dari plastik sudah menyusup ke ruang-ruang yang tak terlihat. Mikroplastik ditemukan dalam garam, air minum, bahkan dalam darah manusia. 

Kita bukan hanya membuang plastik ke lingkungan, tetapi juga mengundangnya masuk ke dalam tubuh. Kerugian ekonomi akibat polusi plastik ditaksir mencapai ratusan juta dolar setiap tahun, menghantam sektor perikanan, pariwisata, dan kesehatan masyarakat.

Meski begitu, bukan berarti jalan menuju Indonesia bebas plastik tertutup rapat. Ada contoh baik yang bisa ditiru. Kota Banjarmasin berhasil menekan konsumsi kantong plastik hingga jutaan lembar per bulan dengan kombinasi regulasi, edukasi, dan kolaborasi dengan komunitas lokal. Kuncinya bukan hanya pada pelarangan, tetapi pada pendekatan yang menyentuh budaya konsumsi warga.

Hari Bebas Kantong Plastik seharusnya menjadi momen introspeksi: sudah sejauh mana komitmen kita terhadap masa depan yang lebih bersih? Pemerintah pusat perlu bergerak cepat. Regulasi harus ditegakkan, bukan hanya direncanakan. 

Industri perlu didorong untuk menyediakan alternatif yang ekonomis dan efisien. Masyarakat perlu diberdayakan untuk membuat pilihan yang bijak, bukan dipersalahkan karena tidak punya pilihan.

Kesadaran ekologis tidak bisa tumbuh dari baliho semata. Ia lahir dari kebiasaan-kebiasaan kecil yang diulang terus-menerus. Membawa tas belanja sendiri, menolak kantong plastik saat belanja, memilih produk tanpa kemasan berlebihan, semua itu bisa menjadi benih perubahan. Dan perubahan, seperti sejarah selalu mencatat, tak pernah datang sekaligus. Ia berjalan pelan, tapi pasti, ketika kesadaran kolektif mulai bergerak.

Indonesia tidak akan menjadi bebas plastik dalam waktu dekat. Tapi perjalanan seribu mil selalu dimulai dari langkah pertama. Hari Bebas Kantong Plastik adalah ajakan untuk melangkah, bukan mundur, bukan diam, tapi maju perlahan, menuju masa depan yang tidak dibungkus plastik. (*)

***

*) Oleh : Muhibbullah Azfa Manik, Dosen Program Studi Teknik Industri, Universitas Bung Hatta.

*) Tulisan Opini ini sepenuhnya adalah tanggung jawab penulis, tidak menjadi bagian tanggung jawab redaksi timesindonesia.co.id

*) Kopi TIMES atau rubrik opini di TIMES Indonesia terbuka untuk umum. Panjang naskah maksimal 4.000 karakter atau sekitar 600 kata. Sertakan riwayat hidup singkat beserta Foto diri dan nomor telepon yang bisa dihubungi.

*) Naskah dikirim ke alamat e-mail: [email protected]

*) Redaksi berhak tidak menayangkan opini yang dikirim apabila tidak sesuai dengan kaidah dan filosofi TIMES Indonesia.