TIMES PADANG, TASIKMALAYA – Wacana pemilihan kepala daerah atau Pilkada melalui DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) mulai menguat dan mendapat dukungan dari sejumlah kalangan legislatif, termasuk di Kota Tasikmalaya. 

Skema ini dinilai berpotensi meredam konflik sosial di masyarakat sekaligus menyelamatkan anggaran negara yang selama ini tersedot besar dalam pelaksanaan Pilkada langsung.

Walaupun menguatnya wacana pemilihan kepala daerah melalui DPRD tidak hanya mendapat dukungan, tetapi juga memunculkan perdebatan publik.

Di satu sisi, skema ini dinilai mampu menekan biaya politik dan meredam konflik sosial. Namun di sisi lain, muncul kekhawatiran akan menurunnya kualitas demokrasi dan partisipasi rakyat.

Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Kota Tasikmalaya, H Yadi Mulyadi, SH, menilai bahwa Pilkada langsung kerap meninggalkan residu konflik dan polarisasi sosial hingga ke tingkat paling bawah, mulai dari lingkungan RT hingga antarwarga.

“Kalau Pilkada dipilih oleh DPRD, iklim sosial kemasyarakatan tidak terlalu terusik. Konflik dan polarisasi yang selalu muncul saat Pilkada langsung tidak akan terjadi lagi,” ujar Yadi Senin (12/1/2026).

Selain faktor sosial, Yadi menyoroti aspek anggaran yang dinilai sangat krusial, terutama bagi daerah dengan kapasitas fiskal terbatas seperti Kota Tasikmalaya.

Ia menyebut, anggaran besar yang selama ini dihabiskan untuk Pilkada langsung dapat dialihkan ke program-program yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat.

“Saat ini saja struktur APBD Kota Tasikmalaya hanya sekitar Rp 1,4 triliun, dan sekitar Rp 800 miliar di antaranya terserap untuk gaji ASN. Artinya, ruang fiskal untuk pembangunan hanya sekitar Rp 500 hingga 600 miliar,” jelas Yadi yang juga merupakan anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Tasikmalaya.

Kondisi tersebut, lanjut Yadi, semakin berat di tengah kebijakan efisiensi anggaran, termasuk pengurangan Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat serta nihilnya bantuan keuangan dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

“Dengan APBD yang hanya Rp 1,4 triliun, pemerintah kota sulit berlari cepat menopang agenda pembangunan. Padahal kebutuhan masyarakat sangat besar,” tegasnya.

Yadi mengungkapkan bahwa wacana Pilkada melalui DPRD tidak hanya berkembang di tingkat daerah, tetapi juga mendapat respons positif di tingkat nasional. Menurutnya, Fraksi PKS bersama sebagian besar fraksi di DPR RI cenderung mendukung opsi tersebut.

“Di daerah kami juga mendukung, karena anggaran puluhan triliun rupiah untuk Pilkada langsung secara nasional bisa dialokasikan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat,” kata Yadi.

Selain penghematan anggaran, skema Pilkada melalui DPRD dinilai mampu meminimalisasi konflik horizontal yang selama ini sering terjadi di masyarakat.

“Konflik antarwarga, bahkan antar ketua RT, bisa diminimalisasi. Begitu juga berbagai bentuk kecurangan yang biasa terjadi dalam Pilkada langsung,” ujar Yadi.

Ia menambahkan, jika pemilihan dilakukan melalui DPRD, pengawasan dapat dilakukan lebih efektif karena jumlah pihak yang diawasi relatif terbatas. Lembaga pengawas seperti Bawaslu dapat bersinergi dengan Polri, Kejaksaan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memastikan proses berjalan transparan dan akuntabel.

“Potensi kecurangan bisa ditekan bahkan dihilangkan, karena mekanisme kontrolnya lebih ketat dan terfokus,” katanya.

Yadi berharap, jika anggaran Pilkada langsung dapat diefisienkan, dana tersebut bisa diproyeksikan untuk berbagai sektor strategis yang berdampak langsung bagi masyarakat.

Mulai dari pembukaan lapangan kerja baru, modal usaha bagi UMKM, pembangunan ruang kelas baru, penambahan fasilitas kesehatan, hingga perbaikan irigasi pertanian yang menjadi tulang punggung ekonomi masyarakat.

“Anggaran itu jauh lebih bermanfaat jika digunakan untuk kebutuhan riil masyarakat,” pungkasnya. (*)