TIMES PADANG, JAKARTA – Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo resmi membentuk Tim Transformasi Reformasi Polri sebagai langkah memastikan akuntabilitas dan memperkuat profesionalisme institusi kepolisian.

Pembentukan tim tersebut tertuang dalam Surat Perintah (Sprin) Nomor Sprin/2749/IX/TUK.2.1/2025 yang ditandatangani Kapolri pada 17 September 2025.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divisi Humas Polri, Brigjen Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko, menjelaskan bahwa tim ini dibentuk untuk mengelola proses transformasi Polri dengan melibatkan pemerintah serta para pemangku kepentingan melalui pendekatan sistematis.

“Transformasi institusi ini guna mencapai proses dan akselerasi reformasi Polri sesuai dengan harapan masyarakat,” ujar Trunoyudo di Jakarta, Senin (22/9/2025).

Grand Strategy Polri 2025–2045

Trunoyudo menambahkan, reformasi yang dilakukan bersifat mendasar dan luas, melibatkan seluruh satuan kerja serta jajaran wilayah.

Seluruh langkah transformasi akan diarahkan pada Grand Strategy Polri 2025–2045, yang menekankan peningkatan profesionalisme, transparansi, dan akuntabilitas.

Dalam tim tersebut, terdapat 52 perwira tinggi dan menengah. Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo bertindak sebagai pelindung, sementara Wakapolri Komjen Pol. Dedi Prasetyo ditunjuk sebagai penasihat. Adapun jabatan ketua tim dipercayakan kepada Kalemdiklat Polri Komjen Pol. Chryshnanda Dwilaksana.

Dukungan Presiden Prabowo

Sebelumnya, Presiden RI Prabowo Subianto telah melantik Jenderal (HOR) Ahmad Dofiri sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Keamanan dan Ketertiban Masyarakat serta Reformasi Kepolisian.

Langkah tersebut sejalan dengan persiapan Presiden menerbitkan Keputusan Presiden (Keppres) terkait pembentukan Komisi Reformasi Polri.

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyebut, pembentukan tim reformasi ini merupakan bagian dari upaya evaluasi dan perbaikan kinerja institusi kepolisian.

“Keinginan Presiden adalah kita semua mencintai Polri. Namun ada beberapa hal yang perlu dilakukan perbaikan dan evaluasi. Itu wajar bagi seluruh institusi, sesuai arahan Presiden untuk memperkuat profesionalisme kepolisian,” ujarnya. (*)