SOLOK – Polres Solok Kota menegaskan bahwa isu yang beredar di media sosial terkait adanya 'teror pocong' di wilayah hukumnya dipastikan tidak benar atau hoaks.

Informasi tersebut sebelumnya sempat viral dan memicu keresahan di tengah masyarakat.

Kasat Reskrim Polres Solok Kota, Iptu Daslucky Okyusran, menyampaikan pada Jumat (5/6/2026) bahwa pihaknya telah melakukan pengecekan langsung ke lapangan setelah kabar tersebut beredar luas di media sosial.

Hasilnya, tidak ditemukan satu pun bukti maupun laporan resmi dari masyarakat yang menguatkan informasi tersebut.

“Setelah dilakukan pengecekan di lapangan, tidak ada kejadian sebagaimana yang beredar di media sosial. Informasi itu dipastikan tidak benar,” ujarnya.

Baca juga

Festival Alang-alang Baradaik, Kandidat Agenda Wisata Tahunan di Padang Panjang

Ia menegaskan, isu tersebut diduga kuat merupakan informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dan berpotensi menimbulkan kepanikan di tengah masyarakat, terutama bagi warga yang beraktivitas pada malam hari.

Pihak kepolisian mengimbau masyarakat agar tetap tenang dan tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum jelas sumber dan kebenarannya.

Warga juga diminta lebih bijak dalam menggunakan media sosial dengan tidak menyebarkan ulang informasi yang belum terverifikasi.

Sementara itu, Kapolres Polres Solok Kota, AKBP Mas’ud Ahmad, menegaskan bahwa penyebaran berita bohong atau hoaks dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Baca juga

Stadion GOR Haji Agus Salim Padang Segera Direkonstruksi, Pedagang Diminta Kosongkan Kawasan

Ia juga mengingatkan masyarakat apabila menemukan kejadian mencurigakan atau peristiwa yang dianggap mengganggu keamanan dan ketertiban, agar segera melapor melalui layanan Call Center 110 yang aktif 24 jam.

“Polri siap merespons setiap laporan masyarakat. Jangan sampai informasi yang belum jelas justru menimbulkan keresahan di tengah warga,” tegasnya.

Polres Solok Kota menegaskan komitmennya untuk terus menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) agar tetap aman, tertib, dan kondusif di wilayah hukumnya.

Aparat juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama menangkal penyebaran informasi palsu yang dapat mengganggu stabilitas sosial. (*)