TIMES PADANG, PADANG – Banjir bandang yang kembali melanda Sumatera Barat dalam beberapa waktu terakhir bukan sekadar catatan musibah tahunan yang datang lalu pergi. Ia adalah tragedi kemanusiaan yang menyisakan luka mendalam, kehilangan nyawa, rusaknya infrastruktur, serta runtuhnya rasa aman masyarakat. 

Sungai-sungai yang meluap, lereng perbukitan yang runtuh, dan permukiman yang tersapu arus deras memperlihatkan satu kenyataan pahit: ada yang keliru dalam cara kita memperlakukan alam.

Curah hujan ekstrem memang menjadi faktor pemicu, tetapi menjelaskan bencana ini hanya sebagai “fenomena alam” adalah penyederhanaan yang menyesatkan. Kajian ilmiah menunjukkan bahwa penurunan daya dukung lingkungan, khususnya di kawasan Daerah Aliran Sungai (DAS) hulu, telah memperparah dampak hujan. 

Hutan yang seharusnya menjadi penyangga ekosistem berubah menjadi lahan terbuka akibat alih fungsi yang tak terkendali. Tanah kehilangan daya serap, air hujan tak lagi tertahan, dan sungai pun berubah menjadi jalur kehancuran.

Banjir bandang ini menyampaikan pesan yang lebih keras dari sekadar genangan air dan longsoran lumpur. Ia menelanjangi rapuhnya tata kelola lingkungan dan lemahnya komitmen kolektif terhadap keberlanjutan. 

Korban jiwa yang terus bertambah, keluarga yang kehilangan tempat tinggal dan mata pencaharian, serta trauma sosial yang menyelimuti komunitas terdampak adalah harga mahal dari kebijakan yang abai terhadap keseimbangan ekologi. Dampaknya tidak berhenti di tingkat lokal; aktivitas ekonomi terhenti, biaya pemulihan membengkak, dan beban negara semakin berat.

Sayangnya, setiap kali bencana datang, respons kita sering kali berhenti pada simpati sesaat. Bantuan mengalir, empati memenuhi ruang publik, namun setelah air surut, ingatan kolektif pun ikut mengering. 

Padahal, banjir bandang menuntut lebih dari sekadar respons darurat. Ia membutuhkan refleksi mendalam dan perubahan cara pandang dalam mengelola alam dan pembangunan.

Pertama, perbaikan tata kelola lingkungan harus menjadi prioritas utama. Pemerintah pusat dan daerah tidak cukup hanya memiliki regulasi di atas kertas. Penegakan hukum terhadap perusakan hutan, terutama di kawasan DAS kritis, harus dilakukan secara konsisten dan berani. 

Evaluasi perizinan pertambangan, perkebunan, dan pembangunan di kawasan rawan bencana mesti dilakukan secara transparan dan berbasis kajian ekologis, bukan semata pertimbangan ekonomi jangka pendek.

Kedua, pendekatan berbasis komunitas dan pendidikan lingkungan tidak boleh dipinggirkan. Masyarakat perlu dilibatkan sebagai subjek, bukan objek kebijakan. Edukasi tentang konservasi tanah, pengelolaan sampah, serta bahaya pembukaan lahan ilegal harus menjadi bagian dari gerakan berkelanjutan, dimulai dari sekolah, pesantren, hingga ruang-ruang sosial masyarakat. Perubahan perilaku kolektif adalah fondasi penting dalam upaya mitigasi bencana jangka panjang.

Ketiga, pembangunan infrastruktur harus berorientasi pada adaptasi bencana. Sistem peringatan dini, penguatan drainase, normalisasi sungai berbasis ekologi, serta perencanaan tata ruang yang sensitif terhadap risiko bencana harus menjadi standar, bukan pengecualian. Pembangunan rumah dan fasilitas umum di wilayah rawan tidak boleh lagi mengabaikan aspek keselamatan demi mengejar pertumbuhan fisik semata.

Keempat, kolaborasi lintas sektor menjadi keniscayaan. Pemerintah tidak bisa berjalan sendiri. Dunia usaha, akademisi, organisasi masyarakat sipil, dan komunitas lokal perlu duduk bersama dalam perencanaan pemulihan dan pembangunan pascabencana. 

Program rehabilitasi lingkungan dan penyediaan hunian layak bagi penyintas harus dirancang secara berkelanjutan, bukan sekadar proyek simbolik.

Dalam perspektif spiritual, bencana ini menemukan maknanya dalam firman Allah SWT pada QS. Ar-Rum ayat 41: “Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan tangan manusia.” Ayat ini bukan sekadar pengingat teologis, melainkan kritik moral yang tajam terhadap perilaku manusia yang melampaui batas. 

Deforestasi, eksploitasi sumber daya tanpa kendali, dan lemahnya etika lingkungan adalah bagian dari “perbuatan tangan manusia” yang kini kita rasakan akibatnya.

Banjir bandang bukan peristiwa acak tanpa makna. Ia adalah peringatan bahwa alam memiliki hukum yang tak bisa ditawar. Ketika keseimbangan dilanggar, alam akan menagih konsekuensinya. 

Dalam konteks ini, iman tidak berdiri berseberangan dengan ilmu pengetahuan, melainkan saling menguatkan. Ilmu memberi penjelasan kausal, sementara iman menuntun pada kesadaran moral dan tanggung jawab kolektif.

Bencana ini menuntut lebih dari sekadar empati. Ia menuntut keberanian untuk berubah. Kepedulian sejati bukan hanya diekspresikan lewat unggahan media sosial, tetapi melalui tindakan nyata: menjaga lingkungan sekitar, mendukung kebijakan publik yang berkeadilan ekologis, dan mengoreksi arah pembangunan yang merusak. Jika tidak, banjir bandang hanya akan menjadi episode berulang dalam sejarah kelalaian kita.

Semoga tragedi ini menjadi momentum pembelajaran bersama, bahwa manusia hanya bisa memenangi masa depan jika mampu hidup selaras dengan alam. Bencana tidak datang untuk mematahkan harapan, tetapi untuk membangunkan kesadaran bahwa menjaga bumi adalah bagian dari tanggung jawab iman, ilmu, dan kemanusiaan.

***

*) Oleh : Fuji Arifzapni, S.Pd., Guru dan Mahasiswa Magister UIN Imam Bonjol Padang.

*) Tulisan Opini ini sepenuhnya adalah tanggungjawab penulis, tidak menjadi bagian tanggungjawab redaksi timesindonesia.co.id

*) Kopi TIMES atau rubik opini di TIMES Indonesia terbuka untuk umum. Panjang naskah maksimal 4.000 karakter atau sekitar 600 kata. Sertakan riwayat hidup singkat beserta Foto diri dan nomor telepon yang bisa dihubungi.

*) Naskah dikirim ke alamat e-mail: [email protected]

*) Redaksi berhak tidak menayangkan opini yang dikirim.