TIMES PADANG, PADANG – Program Makan Bergizi Gratis yang kini menjadi salah satu agenda utama pemerintah sejatinya lahir dari persoalan global yang sangat mendasar yakni malnutrisi. Hingga hari ini, kekurangan gizi masih menjadi salah satu penyebab utama kematian anak di bawah usia lima tahun, dengan perkiraan sekitar tiga juta balita meninggal setiap tahun akibat dampak langsung maupun tidak langsungnya. 

Persoalan ini tidak berhenti pada aspek kesehatan semata, karena malnutrisi juga menimbulkan kerugian ekonomi berskala besar melalui hilangnya produktivitas, menurunnya kualitas sumber daya manusia, serta meningkatnya beban pembiayaan kesehatan publik. 

Kesadaran atas dampak tersebut mendorong komunitas internasional menetapkan Dekade Aksi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Gizi periode 2016–2025 sebagai upaya intervensi terencana dan terkoordinasi, khususnya bagi negara-negara berpendapatan rendah dan menengah.

Dalam konteks Indonesia, meskipun terdapat kemajuan signifikan dalam penanganan malnutrisi selama satu dekade terakhir, persoalan stunting dan wasting pada balita masih berada pada tingkat yang mengkhawatirkan. Data tahun 2018 menunjukkan prevalensi stunting mencapai 30,8 persen dan wasting sebesar 10,2 persen. 

Pada saat yang sama, Indonesia juga menghadapi fenomena double burden of malnutrition, ditandai dengan meningkatnya prevalensi kelebihan berat badan, obesitas, dan penyakit tidak menular yang berkaitan dengan pola konsumsi tidak sehat. Kondisi ini menunjukkan bahwa masalah gizi bukan semata isu kesehatan, melainkan problem struktural yang berkaitan erat dengan perencanaan pembangunan, sistem pangan, kemiskinan, serta ketimpangan wilayah.

Pasca pelantikan Presiden dan Wakil Presiden pada 20 Oktober 2024, pemerintah menetapkan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai salah satu Proyek Strategis Nasional. Pada Desember 2024, uji coba awal MBG dilakukan di Tanah Sareal, Kota Bogor, Jawa Barat. 

Implementasi awal ini menunjukkan keseriusan negara dalam membangun infrastruktur layanan gizi, dengan melibatkan 51 pekerja dapur, fasilitas pendukung yang relatif lengkap, serta sistem distribusi menggunakan kendaraan khusus. 

Program ini diproyeksikan mampu melayani lebih dari 3.000 porsi makanan per hari untuk sekolah-sekolah sasaran. Uji coba serupa juga dilakukan di Kecamatan Ngombol, Kabupaten Purworejo, pada Februari 2025 dengan total penerima manfaat 1.377 siswa dari jenjang TK hingga SMP.

Dari perspektif politik perencanaan pembangunan, MBG merepresentasikan pergeseran pendekatan negara dari kebijakan kuratif menuju kebijakan preventif dan investasi jangka panjang sumber daya manusia. Program ini tidak hanya menargetkan perbaikan status gizi anak sekolah, tetapi juga menjadi instrumen pembangunan sosial yang beririsan dengan pendidikan, pengurangan kemiskinan, dan ketahanan pangan. 

Sebagai proyek berskala nasional dengan anggaran besar, MBG tidak luput dari kritik tajam yang menimbulkan pesimisme publik, terutama terkait isu keamanan pangan, efektivitas implementasi, serta potensi pemborosan anggaran negara.

Di sisi lain, pengalaman empiris di lapangan menunjukkan bahwa MBG memiliki berbagai manfaat sosial yang sering kali luput dari perdebatan normatif. Di wilayah peri-urban dan pedesaan, antusiasme anak-anak terhadap program ini sangat tinggi, mencerminkan realitas kerawanan pangan rumah tangga. 

Ironisnya, kekhawatiran berlebihan akibat isu keracunan justru memunculkan ketegangan sosial, ketika sebagian anak dilarang mengonsumsi makanan MBG sementara teman-temannya dapat menikmatinya. Hal ini menegaskan pentingnya komunikasi risiko dan edukasi publik sebagai bagian integral dari perencanaan kebijakan.

Selain itu, bagi siswa yang tinggal di kos atau berasal dari keluarga berpenghasilan rendah, MBG memungkinkan pengalihan alokasi uang saku untuk kebutuhan lain yang lebih mendesak. Program ini juga menunjukkan fleksibilitas fungsi dalam situasi darurat, seperti saat bencana, di mana dapur MBG dapat berperan sebagai garda terdepan penyedia makanan bagi korban. 

Dari sisi ekonomi lokal, kewajiban merekrut minimal 30 persen tenaga kerja dari masyarakat sekitar dapur MBG berpotensi menciptakan lapangan kerja dan menggerakkan ekonomi mikro.

Meski demikian, keberlanjutan dan efektivitas MBG sangat bergantung pada tata kelola yang inklusif dan terintegrasi. Kerja sama antara Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dan pemerintah daerah menjadi krusial untuk memastikan program ini selaras dengan kearifan lokal. 

Pemerintah desa, kelurahan, atau nagari dapat dilibatkan secara aktif, mulai dari penyediaan bahan baku lokal, pemanfaatan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai bagian dari rantai pasok, hingga pengelolaan dapur MBG berbasis komunitas. Pendekatan ini tidak hanya meningkatkan ketepatan sasaran, tetapi juga memperkuat legitimasi sosial program.

Lebih jauh, sinergi MBG dengan program nasional lain seperti Koperasi Merah Putih dan program peningkatan produksi pangan seharusnya tidak ditempatkan sebagai agenda terpisah. Integrasi lintas program dalam satu kerangka perencanaan pembangunan akan menciptakan sistem pendukung (support system) yang bersifat simbiotik, sehingga MBG tidak berdiri sebagai proyek karitatif semata, melainkan sebagai bagian dari strategi pembangunan nasional yang berkelanjutan.

Dengan demikian, tantangan utama Program Makan Bergizi Gratis bukan terletak pada ada atau tidaknya program, melainkan pada bagaimana negara mengelolanya secara transparan, partisipatif, dan adaptif. 

Dalam perspektif politik perencanaan dan pembangunan, MBG merupakan ujian kapasitas negara dalam merancang serta mengeksekusi kebijakan publik yang berpihak pada pembangunan kesejahteraan dan kualitas sumber daya manusia. 

Keberhasilan program ini tidak hanya akan diukur dari jumlah porsi makanan yang tersalurkan, tetapi dari sejauh mana ia mampu membangun kepercayaan publik, memperkuat kolaborasi pusat dan daerah, serta menjadi fondasi kebijakan pembangunan jangka panjang yang berkeadilan dan berkelanjutan.

***

*) Oleh : Billy Febrima Hidayat, Dosen Departemen Ilmu Politik FISIP Universitas Andalas.

*) Tulisan Opini ini sepenuhnya adalah tanggungjawab penulis, tidak menjadi bagian tanggungjawab redaksi timesindonesia.co.id

*) Kopi TIMES atau rubik opini di TIMES Indonesia  untuk umum. Panjang naskah maksimal 4.000 karakter atau sekitar 600 kata. Sertakan riwayat hidup singkat beserta Foto diri dan nomor telepon yang bisa dihubungi.

*) Naskah dikirim ke alamat e-mail: [email protected]

*) Redaksi berhak tidak menayangkan opini yang dikirim.