TIMES PADANG, PADANG – Banjir bandang dan longsor kembali terjadi di Sumatera Barat pada bulan Desember ini, mengingatkan kita bahwa penyebab utama masalah lingkungan bukan hanya karena faktor alam. Di balik setiap peristiwa bencana, terdapat sejarah kebijakan yang tidak memperhatikan secara utuh batas-batas ekologis. Kita sering menyebut bencana sebagai takdir, tetapi banyak di antaranya terjadi karena tindakan yang merusak lingkungan.

Dalam perspektif Islam, amanah kepemimpinan menekankan tanggung jawab moral untuk menjaga kehidupan dan lingkungan. Pemimpin memiliki instrumen kebijakan serta akses pada berbagai kepentingan, yang idealnya digunakan untuk melindungi masyarakat dan memastikan keberlanjutan sumber daya. 

Di banyak wilayah termasuk Sumatera Barat, aktivitas seperti penambangan ilegal, pembukaan lahan, dan perubahan fungsi kawasan lindung muncul karena masih lemahnya pengawasan, kelonggaran dalam implementasi kebijakan, dan penegakan aturan yang belum sepenuhnya optimal.

Surat Al-Anfal ayat 25 mengingatkan bahwa akibat suatu tindakan dapat berdampak luas, bahkan kepada mereka yang tidak terlibat. Pesan ini terasa relevan ketika dampak kerusakan lingkungan justru paling dirasakan oleh masyarakat yang tidak memiliki peran dalam proses perizinan, tidak terlibat dalam penataan ruang, dan tidak memperoleh manfaat dari eksploitasi sumber daya alam. Mereka menjadi pihak yang paling rentan ketika bencana terjadi.

Bagi para korban, hadis Nabi menyebutkan bahwa mereka yang wafat akibat tenggelam, tertimpa reruntuhan, atau musibah besar lainnya termasuk dalam golongan syahid. Pesan ini memberikan ketenangan bagi keluarga korban, bahwa musibah tersebut mengandung kemuliaan bagi mereka yang kehilangan nyawa. 

Pada saat yang sama, peristiwa ini menjadi pengingat bagi para pemangku kebijakan bahwa amanah kepemimpinan menuntut integritas, kehati-hatian, serta keberpihakan pada keselamatan publik.

Pengalaman di berbagai kejadian menunjukkan bahwa penanganan bencana masih lebih fokus pada tindakan setelah bencana terjadi. Padahal, tantangan terbesar sebenarnya muncul jauh sebelum itu. 

Upaya mitigasi yang belum optimal, mekanisme pengawasan yang perlu diperkuat, serta pelaksanaan regulasi lingkungan yang menghadapi berbagai hambatan adalah faktor-faktor yang mempengaruhi tingginya risiko bencana. 

Berkurangnya tutupan hutan di daerah hulu, pemanfaatan lahan di wilayah sensitif, dan pembangunan di sekitar lembah maupun bantaran sungai menunjukkan bahwa kerentanan tersebut telah terbentuk dalam jangka panjang.

Untuk meningkatkan kesiapsiagaan, hanya memperbarui kebijakan saja tidak memadai. Diperlukan tindakan nyata melalui pembuatan sistem mitigasi yang lebih modern dan menggunakan teknologi. Mengingat kondisi geografis Sumatera Barat yang sering mengalami galodo dan banjir bandang, memperkuat sistem peringatan dini menjadi hal yang sangat penting. 

Contohnya, pasang sistem peringatan dini, sensor pergerakan tanah, radar cuaca kecil, serta alat peringatan banjir di sepanjang daerah aliran sungai dapat membantu mengurangi risiko. Teknologi ini bukan hanya inovasi, tetapi juga bagian dari kebutuhan dasar dalam menghadapi cuaca ekstrem yang semakin sering terjadi karena perubahan iklim.

Selain itu, pembangunan infrastruktur fisik seperti bendungan sabo (dam), kolam penampungan air (retensi) , memperkuat tebing sungai, serta mengatur kembali aliran air harus dirancang dengan evaluasi yang matang dan didasarkan pada penelitian terbaru. 

Perubahan penggunaan lahan juga sangat penting dilakukan dengan memanfaatkan data geospasial yang lebih tepat serta memperhitungkan risiko jangka panjang. Jika tidak dilakukan langkah-langkah tersebut, masyarakat tetap akan menghadapi siklus kerentanan yang terus berulang.

Bencana yang terjadi pada buan Desember ini memberikan kesempatan bagi kita untuk bersama-sama meninjau kembali cara mengelola lingkungan dan menyusun kebijakan di tingkat lokal. Pemerintah daerah memiliki peran penting dalam memperkuat sistem pengawasan serta memastikan bahwa aturan diterapkan secara konsisten. 

Partisipasi masyarakat juga sangat dibutuhkan, baik melalui pengawasan terhadap proses perizinan maupun keterlibatan dalam inisiatif pelestarian lingkungan. Disisi lain, peran sektor swasta juga penting dalam memastikan bahwa aktivitas usaha selaras dengan prinsip keberlanjutan.

Amanah kepemimpinan tidak hanya menyangkut jabatan yang diemban, tetapi mencerminkan tanggung jawab untuk menjaga agar kehidupan tetap selaras dengan alam. Ketika keseimbangan lingkungan terabaikan, konsekuensinya akan kembali kepada manusia dalam bentuk yang sulit dihindari. 

Sering kali, pesan alam itu hadir melalui pengalaman yang paling berat. Peristiwa ini semestinya menjadi pengingat sekaligus dorongan bagi kita semua untuk membangun tata kelola lingkungan yang lebih bertanggung jawab dan berkelanjutan.

***

*) Oleh : Billy Febrima Hidayat, Dosen Departemen Ilmu Politik FISIP Universitas Andalas.

*) Tulisan Opini ini sepenuhnya adalah tanggungjawab penulis, tidak menjadi bagian tanggungjawab redaksi timesindonesia.co.id

*) Kopi TIMES atau rubik opini di TIMES Indonesia  untuk umum. Panjang naskah maksimal 4.000 karakter atau sekitar 600 kata. Sertakan riwayat hidup singkat beserta Foto diri dan nomor telepon yang bisa dihubungi.

*) Naskah dikirim ke alamat e-mail: [email protected]

*) Redaksi berhak tidak menayangkan opini yang dikirim.