TIMES PADANG, JAKARTA – Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin resmi menyepakati pembentukan sebuah komite bersama dengan Kepala Staf Gabungan Angkatan Bersenjata Yordania, Major General Pilot Yousef Ahmed Al-Hunaity. Komite ini akan menjadi wadah pertukaran informasi terkini mengenai kondisi Gaza, yang saat ini masih berada dalam situasi krisis kemanusiaan.

Menurut Sjafrie, Yordania memiliki posisi strategis karena secara geografis dan diplomatik sangat dekat dengan dinamika di Gaza.

“Kami mempersiapkan satu komite kerja sama untuk tukar-menukar informasi. Karena melihat Yordania sangat dekat dengan situasi di Gaza, sehingga tadi kami memutuskan untuk meng-update laporan intelijen situasi di Gaza melalui Yordania,” ujar Sjafrie usai pertemuan tertutup dengan Yousef di kantor Kementerian Pertahanan, Jakarta Pusat, Jumat (14/1/2025). .

Informasi Gaza Dibutuhkan untuk Persiapan Misi Perdamaian

Sjafrie menegaskan bahwa informasi yang akurat mengenai perkembangan Gaza sangat penting bagi Indonesia, terutama untuk mempersiapkan pengiriman pasukan TNI dalam misi perdamaian. Komite ini nantinya akan diisi oleh atase pertahanan dari kedua negara.

Melalui komunikasi intensif antara atase pertahanan Indonesia dan Yordania, Indonesia diharapkan dapat memperoleh gambaran yang lebih jelas dan aktual terkait kondisi Gaza.

“Yang penting adalah kita tidak kehilangan komunikasi, kita tidak kehilangan situasi. Sehingga saat kita mengetahui situasi yang pasti, kita tahu apa yang akan kita kerjakan di sana,” kata Sjafrie.

Meski demikian, Sjafrie belum dapat memastikan kapan pasukan perdamaian Indonesia akan diberangkatkan. Keputusan tersebut, ditegaskan dia, berada di tangan Presiden Prabowo Subianto.

TNI Pastikan Siap Kirim Pasukan Jika Diperintahkan

Sebelumnya, TNI menegaskan kesiapan penuh apabila pemerintah memutuskan untuk mengerahkan pasukan ke Gaza. Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI, Mayjen TNI (Mar) Freddy Ardianzah, menyampaikan bahwa TNI selalu siap menjalankan setiap kebijakan pemerintah, termasuk misi internasional.

“TNI pada prinsipnya selalu siap melaksanakan setiap keputusan dan kebijakan pemerintah, dalam hal ini perintah langsung dari Presiden Republik Indonesia selaku Panglima Tertinggi TNI,” kata Freddy.

Ia menjelaskan bahwa prajurit TNI secara rutin menjalani pelatihan interoperabilitas, kesiapsiagaan logistik, serta kemampuan operasional untuk berbagai medan, baik dalam operasi militer maupun operasi selain perang (OMSP).

"Personel tersebut rutin menjalani pelatihan interoperabilitas, kesiapsiagaan logistik, dan kemampuan operasional di berbagai medan," jelas Freddy.

Walau seluruh aspek sudah disiapkan dengan baik, Freddy menegaskan pihaknya masih menunggu perintah pemerintah pusat dan Panglima TNI untuk menjalankan misi perdamaian di Gaza.

"Intinya, TNI siap melaksanakan setiap keputusan pemerintah dengan profesional, proporsional, dan tetap menjunjung tinggi prinsip perdamaian serta kepentingan nasional Indonesia, berdasarkan pada legal standing nasional dan internasional," jelas Freddy. (*)